Papuatribune.com, Manokwari – Thomas Sanadi melontarkan kritik pedas terhadap Kejaksaan Agung yang dinilai gagal menunjukkan keberanian dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Ia menilai institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi justru sedang diuji kredibilitasnya akibat munculnya sorotan publik terhadap penanganan sejumlah perkara hukum.
Thomas mendesak Kejaksaan Agung tidak bersikap tebang pilih dalam menangani dugaan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikaitkan dengan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Menurutnya, jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran.
Ia menegaskan, jika Kejaksaan hanya berani menindak pihak-pihak kecil namun ragu ketika berhadapan dengan pejabat atau orang yang memiliki pengaruh, maka wajah penegakan hukum akan semakin buruk di mata masyarakat. Thomas menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat pemberantasan korupsi.
Thomas juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan kekuasaan untuk menghambat proses hukum. Ia meminta Jaksa Agung membuktikan bahwa institusi kejaksaan bukan tempat berlindung bagi siapa pun yang diduga terlibat perkara korupsi, melainkan lembaga yang berdiri di atas prinsip keadilan dan kebenaran.
Thomas menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan kekuasaan. Ia meminta Kejaksaan Agung segera membuktikan keberpihakannya kepada rakyat dengan membuka proses hukum secara transparan dan memastikan siapa pun yang diduga melakukan korupsi harus bertanggung jawab di hadapan hukum. (.,.)