“LMA Suku Sumuri Tolak Proyek PT BSP di Bintuni: Minta Pemerintah Utamakan Lingkungan dan Hak Adat
papuatribune.com, Bintuni, Papua Barat – Tadius Fossa Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, menyampaikan permasalahan terkait Penolakan PT Borneo Subur Prima (BSP) di Bintuni.
Masyarakat Bintuni telah menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah dan meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali rencana proyek tersebut. Mereka juga meminta agar pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan.
“Penerimaan uang tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa Manubui telah menerima suap untuk mendukung proyek PT BSP, meskipun masyarakat adat Marga Ateta sebelumnya telah menolak kehadiran perusahaan tersebut. Dugaan ini memperburuk citra PT BSP dan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan integritas proses perizinan perusahaan,”pungkasnya
“Masyarakat Sumuri mengancam akan membentuk tim untuk melawan pemerintah jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, Mereka juga menyatakan bahwa jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, mereka akan membawa kasus ini ke tingkat pusat untuk mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang lebih lanjut,” tegasnya.
Masyarakat Sumuri bertekad untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam mereka, termasuk sumur-sumur galian yang menjadi sumber air bersih bagi komunitas mereka. Mereka tidak ingin melihat tanah dan lahan mereka digunakan untuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup mereka.
Ia menambahkan, “Masyarakat adat menginginkan transparansi dan komunikasi yang jujur dari perusahaan, serta memastikan bahwa kegiatan perusahaan tidak akan merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka tidak ingin hanya diberikan uang tanpa ada jaminan bahwa kepentingan mereka akan dilindungi,” singkatnya.
Dalam kesempatan tersebut, ketua LMA Suku Sumuri Tadius Fossa, meminta pemerintah untuk menghentikan sementara proyek PT BSP sampai ada kejelasan tentang hak-hak masyarakat adat dan dampak lingkungan. “Kami meminta pemerintah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat adat dan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan tentang proyek ini,” kata ketua LMA Suku Sumuri.(.,.)
