Papuatribune.com, Manokwari – Ketua PRIMA DMI Papua Barat, Fajrin Atta Maruapey, S.H., menilai bahwa upaya pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, termasuk dukungan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam contoh pernyataan ini, Fajrin menyampaikan bahwa proses penegakan hukum hendaknya berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Menurutnya, setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu independensi aparat penegak hukum. Baginya, sinergi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan berbagai elemen bangsa merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Selain itu, Fajrin berharap Polri dapat terus menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan berlandaskan hukum dalam menangani setiap perkara yang menjadi perhatian publik. Ia meyakini bahwa penegakan hukum yang konsisten akan memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan di Indonesia.
About the Author
